Ketua Komisi Independen (KIP) Pidie, Ridwan memberikan penjelasan penyebab kegaduhan politik. SERAMBI/M NAZAR
SIGLI - Plt Bupati Pidie, DR Munawar Djali MA memberi peringatan
tegas kepada pegawai Pemkab setempat khususnya yang berstatus Pegawai
Negeri Sipil (PNS), agar tidak coba-coba terlibat dalam tim sukses
(Timses) kandidat cabup maupun cagub yang bertarung dalam Pilkada tahun
2017 mendatang.
“PNS yang terlibat dalam tim sukses tidak akan ditolerir dan saya
akan indak tegas dengan melakukan pemecatan sesuai instruksi Gubernur
Aceh Nomor 11 tahun 2016, tentang netralitas aparatur negara khususnya PNS,” jelasnya, kemarin.
Penegasan ini ia sampaikan, mengingat keterlibatan PNS
dalam memenangkan calon kepala daerah menjelang pemilihan, bukan omong
kosong, karena memang terjadi. Namun biasanya dilakukan secara
tersembunyi. Karena para PNS
ini juga berharap besar pada calon yang akan terpilih nanti, agar tetap
bisa memegang jabatan atau malah untuk mendapat jabatan yang lebih
empuk. Peran yang dimainkan oleh oknum PNS tersebut, biasanya dengan mengerahkan sumberdaya yang dimilikinya, baik berupa materi maupun dukungan lainnya.
Padahal, praktik seperti ini sangat mengganggu peran PNS sebagai aparatur negara, yang seharusnya hanya berorientasi pada
pelayanan kepada masyarakat oleh pemerintah, siapapun kandidat yang
terpilih sebagai kepala pemerintahan nantinya. “Guna membuktikan ada
atau tidaknya PNS
terlibat dalam timses, kami akan berkoordinasi secara intens dengan
Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih), maupun Komisi Independen
Pemilihan (KIP),” ujarnya.
Ia pun meminta masyarakat ikut mengawasinya, dan segera malapor ke Panwaslih atau PNS, jika melihat/mengetahui adanya keterlibatan PNS dalam proses menjelang Pilkada yang sedang berjalan saat ini.
Dalam kesempatan itu, ia juga meminta kalangan pers/media massa baik
cetak maupun elektronik termasuk media online, agar benar-benar
menyajikan berita secara berimbang. Karena jika menyajikan berita
sepihak atau mengarahkan masyarakat untuk memilih/tidak memilih calon
tertentu dalam berita yang disiarkan, bukan hanya merusak kredibilitas
media bersangkutan, tapi lebih jauh juga dapat memicu seteru
antarpendukung kandidat. Hal ini dikhawatirkan berdampak pada
memecah-belah kelompok masyarakat di suatu wilayah.
“Peran media untuk mendukung pelaksanaan Pilkada sangat penting, agar
pesta demokrasi ini berlangsung tertib, dengan pemberitaan berimbang,
sejuk, serta penuh toleransi dan menjegah aksi-aksi anarkis,” sarannya.
Hal yang sama juga dilontarkan Plt Wali Kota Langsa, Kamaruddin Andalah. Jika Munawar Djali mengingatkan PNS
agar tak melibatkan diri dalam Timses, Kamaruddin malah mengingatkan
pasangan calon agar tak menawarkan, memaksa atau bahkan mengancam PNS di jajaran Pemko Langsa untuk terlibat dalam upaya pemenangan pasangan calon.
“Lima pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Langsa yang
bertarung pada Pilkada 2017 mendatang, jangan coba-coba melibatkan PNS. Meskipun jika PNS tersebut memiliki hubungan keluarga/kekerabatan dengan salah satu
pasangan calon,” ujarnya, saat menggelar silaturrahmi dengan calon wali
kota dan wakil wali kota Langsa, Sabtu (12/11) di Meuligoe Bupati
Langsa.
Hadir pada kesempatan itu, Komisioner PNS
dan Panwaslih Langsa, lima pasangan calon atau paslon wali kota dan
wakil wali kota Langsa, berikut tim pemenangan masing-masing.
Menurutnya, penegasan ini perlu diungkapkan, agar para PNS
bisa bersikap netral tanpa harus merasa takut akan kehilangan jabatan,
atau ‘dibuang’ dari lingkaran elit pemerintahan yang akan berjalan
setelah Pilkada.
0 Comments