Catatan :
Tampilkan postingan dengan label politik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label politik. Tampilkan semua postingan

PNS Terlibat Timses Harus Dipecat

Ketua Komisi Independen (KIP) Pidie, Ridwan memberikan penjelasan penyebab kegaduhan politik. SERAMBI/M NAZAR 
  
SIGLI - Plt Bupati Pidie, DR Munawar Djali MA memberi peringatan tegas kepada pegawai Pemkab setempat khususnya yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), agar tidak coba-coba terlibat dalam tim sukses (Timses) kandidat cabup maupun cagub yang bertarung dalam Pilkada tahun 2017 mendatang.

“PNS yang terlibat dalam tim sukses tidak akan ditolerir dan saya akan indak tegas dengan melakukan pemecatan sesuai instruksi Gubernur Aceh Nomor 11 tahun 2016, tentang netralitas aparatur negara khususnya PNS,” jelasnya, kemarin.

Penegasan ini ia sampaikan, mengingat keterlibatan PNS dalam memenangkan calon kepala daerah menjelang pemilihan, bukan omong kosong, karena memang terjadi. Namun biasanya dilakukan secara tersembunyi. Karena para PNS ini juga berharap besar pada calon yang akan terpilih nanti, agar tetap bisa memegang jabatan atau malah untuk mendapat jabatan yang lebih empuk. Peran yang dimainkan oleh oknum PNS tersebut, biasanya dengan mengerahkan sumberdaya yang dimilikinya, baik berupa materi maupun dukungan lainnya.

Padahal, praktik seperti ini sangat mengganggu peran PNS sebagai aparatur negara, yang seharusnya hanya berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat oleh pemerintah, siapapun kandidat yang terpilih sebagai kepala pemerintahan nantinya. “Guna membuktikan ada atau tidaknya PNS terlibat dalam timses, kami akan berkoordinasi secara intens dengan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih), maupun Komisi Independen Pemilihan (KIP),” ujarnya.

Ia pun meminta masyarakat ikut mengawasinya, dan segera malapor ke Panwaslih atau PNS, jika melihat/mengetahui adanya keterlibatan PNS dalam proses menjelang Pilkada yang sedang berjalan saat ini. 

Dalam kesempatan itu, ia juga meminta kalangan pers/media massa baik cetak maupun elektronik termasuk media online, agar benar-benar menyajikan berita secara berimbang. Karena jika menyajikan berita sepihak atau mengarahkan masyarakat untuk memilih/tidak memilih calon tertentu dalam berita yang disiarkan, bukan hanya merusak kredibilitas media bersangkutan, tapi lebih jauh juga dapat memicu seteru antarpendukung kandidat. Hal ini dikhawatirkan berdampak pada memecah-belah kelompok masyarakat di suatu wilayah.

“Peran media untuk mendukung pelaksanaan Pilkada sangat penting, agar pesta demokrasi ini berlangsung tertib, dengan pemberitaan berimbang, sejuk, serta penuh toleransi dan menjegah aksi-aksi anarkis,” sarannya. 

Hal yang sama juga dilontarkan Plt Wali Kota Langsa, Kamaruddin Andalah. Jika Munawar Djali mengingatkan PNS agar tak melibatkan diri dalam Timses, Kamaruddin malah mengingatkan pasangan calon agar tak menawarkan, memaksa atau bahkan mengancam PNS di jajaran Pemko Langsa untuk terlibat dalam upaya pemenangan pasangan calon.

“Lima pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Langsa yang bertarung pada Pilkada 2017 mendatang, jangan coba-coba melibatkan PNS. Meskipun jika PNS tersebut memiliki hubungan keluarga/kekerabatan dengan salah satu pasangan calon,” ujarnya, saat menggelar silaturrahmi dengan calon wali kota dan wakil wali kota Langsa, Sabtu (12/11) di Meuligoe Bupati Langsa.

Hadir pada kesempatan itu, Komisioner PNS dan Panwaslih Langsa, lima pasangan calon atau paslon wali kota dan wakil wali kota Langsa, berikut tim pemenangan masing-masing. 

Menurutnya, penegasan ini perlu diungkapkan, agar para PNS bisa bersikap netral tanpa harus merasa takut akan kehilangan jabatan, atau ‘dibuang’ dari lingkaran elit pemerintahan yang akan berjalan setelah Pilkada.

TNI, Polri, dan BIN di Aceh Harus Netral




JAKARTA - Presiden ke-6 RI, Prof Dr H Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengingatkan TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN) agar bertindak netral dalam perhelatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Aceh.

Harapan itu disampaikan SBY saat bersilaturrahmi dengan 33 ulama dari Aceh, di kediaman pribadinya, Puri Cikeas, Gunung Putri, Bogor, Minggu (13/11) pagi.

Hadir juga enam pasangan calon kepala daerah di Aceh yang diusung Partai Demokrat, yaitu Akmal Ibrahim-Romy Syahputra (Abdya), Muchsin Hasan (Aceh Tengah), Fazlun Hasan-Syahyuzar (Kota Langsa), Riswan NS (Simeulue), H Kamaruddin (calon wakil bupati Aceh Barat), dan M Jamin Idham (Nagan Raya).

Mendampingi pertemuan itu, dua anggota DPR RI asal Aceh, Teuku Riefky Harsya, Muslim SH, anggota DPR Aceh Dalimi SE Ak, Tanwir Mahdi dan Ketua DPD Partai Demokrat Aceh, Nova Iriansyah.
SBY mengatakan, pilkada adalah urusan rakyat yang memilih pemimpinnya secara demokratis. “Karena itu TNI, Polri, BIN, Negara harus netral,” kata Ketua Umum Demokrat ini.

Ia juga mengharapkan agar seluruh komponen masyarakat menjaga dan merawat perdamaian yang sudah berhasil dicapai selama masa Penerintahan SBY. “Saya berharap, keamanan tidak robek lagi di Aceh. Perdamaian dan keamanan yang sudah dicapai, dirawat sebaik-baiknya,” seru SBY.

Meski tidak lagi sebagai Presiden, SBY mengatakan hatinya tetap di Aceh, dan menumpahkan perhatian untuk masa depan Aceh yang lebih baik, lebih damai, lebih sejahtera.

Dalam kesempatan itu, SBY secara khusus menitipkan salam kepada keluarga ulama Aceh, Abu Panton, yang sudah berpulang ke rahmatullah. Ia mengatakan peran ulama Aceh sangat penting dalam mencapai perdamaian Aceh, bersama-sama dengan komponen masyarakat lainnya. Ia mengaku punya kenangan khusus dengan ulama Aceh.

Kepada pasangan calon kepala daerah yang hadir di Cikeas, SBY memesankan bahwa menjadi kepala daerah bukan sekedar terpilih saja, melainkan harus dianggap sebagai sebuah ibadah. “Kalau ibadah, maka saudara akan beribadah sebaik-baiknya, berbuat untuk masyarakat siang dan malam dengan sebaik-baiknya,” sebut SBY.

Ketua DPD Partai Demokrat Aceh, Nova Iriansyah yang juga calon wakil gubernur Aceh berpasangan dengan Irwandi Yusuf, melaporkan bahwa ‘gong’ Pilkada sudah mulai bertalu di Aceh. Hanya saja Nova sangat prihatin karena adanya tindak kekerasan yang menimpa pendukung pasangan gubernur Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah.

Nova mengharapkan, SBY sebagai sosok yang sangat dihormati di Aceh karena berhasil mengantarkan Aceh mencapai perdamaian, tetap memantau perkembangan Aceh. “Apabila mungkin secara reguler Pak SBY mengeluarkan pernyataan untuk Aceh yang lebih tentram dan damai,” kata Nova.

Mewakili para ulama, Waled Tgk Harmen Noerikmar, pimpinan Daya Serambi Mekah Aceh Barat, menyampaikan salam dari ulama Aceh Abu Tumin yang tidak bisa hadir karena alasan kesehatan.
Tgk Harmen juga menyampaikan suhu politik Aceh yang mulai memanas, dan dibutuhkan peran SBY untuk tetap mengawal perdamaian serta terus memberi perhatian kepada Aceh.

Calon walikota Langsa, Fazlun Hasan yang hadir pada pertemua tersebut, mengaku gembira bahwa SBY tetap memberi perhatian kepada Aceh. “Pesan dan amanah SBY sangat penting untuk kita merawat perdamaian,” kata Fazlun, yang juga Ketua Umum Forum Perjuangan Keadian Rakyat Aceh (Fopkra).

Dibalik Penyebab Pemecatan Walkot Jaksel oleh Jokowi-Ahok! Anda Akan Menangis Membaca ini!


 
Media-Andesdi - Tulisan ini sebuah aktualisasi ekspresi kritis atas realitas obyektif prilaku politik Jokowi dan Ahok urus pemerintahan DKI. Tulisan ini diambil dari kamar sebelah. Sila baca dgn hati dan pikiran negarawan.

"Dibalik Penyebab Pemecatan Walkot Jaksel Oleh Jokohok” Menangis Anda Membaca Ini…..!!!

Kita bahas tentang Jokowi lagi ya ..ini dari hasil diskusi dengan pejabat Pemprov DKI kemrin siang ..supaya rakyat melek dan tahu siapa Jokowi??

1. Ingatkah anda ketika Effendi Anas Walikota Jaksel dipecat dari jabatannya setahun lalu? Apa penyebabnya ?

2. Februari 2013 lalu, Jokowi Ahok masih ‘bulan madu’ dengan eforia rakyat Jakarta yang mengelu2kan kedua tokoh pemimpin baru Jakarta

3. Rakyat tidak mau dengar alasan sebenarnya pemecatan Effendi Anas. Rakyat Jakarta hanya tahu Efendi bersalah, dan Jokohok tdk mungkin salah

4. Rakyat Jakarta sudah menganggap Jokowi Ahok seperti Nabi. Tdk boleh disalahkan dan mustahil berbuat salah. Efendi anas PASTI SALAH

5. Padahal Efendi Anas diberhentikan karena melawan dan menolak perintah Jokowi ahok untuk korupsi, melanggar aturan dan hukum. PECAT !!

6. Jokowi yang mudah berjanji dan suka cari simpati dgn program2 populis memaksa Walikota Jaksel keluarkan uang utk biayai kegiatan2 Jokowi

7. Jokowi bersikeras, Ahok ngotot, Efendi tetap menolak. Pecat ? Belum. Pemecatan Efendi Anas sebagai walikota Jaksel terjadi setelah itu

8. Yaitu ketika Efendi Anas TIDAK TERIMA sikap dan perilaku investor2 China yang mendikte pemprov DKI terkait proyek monorel dan MRT

9. Rapat di Balaikota itu awalnya dipimpin Ahok. Dia buka sebentar dan kemudian mempersilahkan investor china ambilalih pimpinan rapat

10. Keputusan Ahok itu tentu membuat kaget semua pejabat yg hadir. Masak pengusaha China yang dikasih kendali jadi pimpinan rapat ?

11. Ahok keluar ruangan rapat, investor China menjadi pimpinan rapat yang pesertanya pejabat2 pemprov DKI. Namun, pejabat2 DKI tetap sabar

12. Emosi pejabat2 DKI tidak tertahan ketika investor china tsb seenaknya saja mengambil keputusan2 rapat sepihak. Seolah2 sdh dapat mandat

13. Sebagai pejabat paling senior yang hadir dlm rapat tsb, walikota Efendi Anas, minta rapat diskors, dihentikan sampai wagub hadir kembali

14. Tapi, investor China itu dgn enteng mengatakan wagub DKI Jakarta Ahok sdh memberi mereka wewenang penuh utk ambil keputusan apapun !

15. Mendengar jawaban investor China yg kurang ajar dan sudah diluar batas itu, efendi anas langsung gebrak meja dan minta rapat dibubarkan

16. Rapat pun bubar. Investor China tdk terima, lapor ke Ahok, ahok ngamuk2 dan langsung bilang : anas efendi dicopot dari jabatan walikota

17. Efendi anas dicopot dari jabatannya selaku walikota Jakarta selatan. Dia protes, masyarakat betawi protes, tapi Jokowi ahok tdk peduli

18. Ahok panggil Efendi secara pribadi ke ruang kerjanya. Keputusannya : Effendi anas tetap dipecat demi menjaga kehormatan Wagub Ahok !

19. Efendi Anas tdk terima, tapi ahok membujuknya dan menjanjikan pemecatan itu hanya sementara dan nanti akan dipulihkan jabatannya

20. Akhirnya janji ahok ditepati meski terlambat 1 bulan. Selama 13 bulan Efendi anas menjabat kepala perpustakaan DKI Jakarta sbg HUKUMAN
 
 
21. Pola atau gaya Jokowi ahok memimpin Jakarta memang seperti itu. Seolah2 dia tdk boleh disalahkan. Tdk boleh kehilangan muka meski salah

21. Nasib yang sama hampir terjadi pada sekda Pemprov DKI Jakarta yang nyaris dipecat karena sering menolak perintah Jokowi ahok yg salah

22. Wiryatmoko sdh lebih setahun jadi pejabat sementara sekda pemda DKI. Bolak balik mau diberhentikan karena berani melawan jokowi ahok

23. Namun, jokowi ahok tdk berani pecat Wiryatmoko krna tahu bhw mereka berdua memang salah. Jika sekda dipimpin Pejabat penjilat, mampuslah

24. Sdh tidak terhitung kesalahan, pelanggaran hukum dan korupsi dilakukan Jokowi ahok dan kroninya selama setahun jadi Pemimpin DKI Jakarta

25. Ingatkah anda ketika Jokowi ahok melanggar Perda tentang Kartu Jakarta Sehat (KJS) ? Pergub diterbitkan Jokowi ternyata nerugikan warga

26. Ingatkah anda ketika Jokowi baru menjabat Gub DKI Jakarta tapi sdh membagi2 3000an KJS kepada warga padahal anggarannya belum ada?

27. Drmn biaya KJS yang sdh diberlakukan Jokowi sedangkan belum dianggarkan DPRD /Pemda ? Uang siapa yg digunakan utk biayai KJS ilegal itu?

28. Ingatkah anda ketika Ahok memutuskan PT Askes menjalankan pendampingan progam KJS tanpa lelang? Hny ditunjuk langsung. Negara rugi 17 M

29. Ingatkah anda ketika DPRD DKI akhir 2013 mengajukan hak interpelasi atas pelanggaran dan korupsi jokowi ahok di KJS ? Apa yg terjadi?

30. Media massa bayaran/ milik cukong cina beking si petruk jokowi ahok menghajar DPRD DKI habis2an. Memfitnah DPRD DKI. Putar balik fakta

31. Sementera itu, si petruk Jokowi boneka cina itu dgn enteng bilang : “DPRD DKI memang tdk suka sama saya, mereka mau jatuhkan saya !”

32. Jokowi ahok bukan saja penipu, pembohong dan koruptor, tapi jago memelintir ucapan dan memfitnah orang lain dgn dukungan media massa

33. Jokowi ahok penipu ? YA ! Jokowi Ahok pembohong ? YA ! Jokowi ahok boneka mafia cina ? Absolutely !! Pengkhianat rakyat ? Ya !

34. Jokowi Ahok KORUPTOR ? YA !! Mau bukti ? Banyak ! Terakhir adalah korupsi di pengadaan bus transjakarta senilai 1.5 Triliun !

35. Jokowi Ahok koruptor sdh lama kami ketahui. Jokowi banyak kasus korupsi di Solo dan jika tdk dilindungi mafia cina. Sdh lama jadi NAPI

36. AHOK malah sdh jadi tersangka di Polda Babel karena penyerobotan hutan lindung dan tambang ilegal melalui 4 perushaannya. Kok macet ?

37. Silahkan cek deh sama Dirkrimsus Polda Babel (dulu AKBP Bobby). Jelas tertera nama Zhang Wan Xie alias Basuki Indra (nama asli ahok) TSK

38. Jokowi meski belum jadi TSK, korupsinya di penjualan aset pemda Solo yaitu Hotel Maliyawan yg sarat KKN sangat telak. Jokowi terima suap

39. Sayangnya, Lukminto penyuap Jokowi tiba2 mati mendadak di Singapura. Coba deh cari penyebabnya ..kenapa Lukminto mati mendadak ?

40. Tapi jangan harap si Petruk boneka cina Jokowi ini bisa bebas melenggang. Korupsinya di 13 kasus masih menggantung di Solo

41. Termasuk korupsi hibah KONI yg dialihkannya tanpa persetujuan DPRD dan KONI pusat sebesar 5 Miliar ke PERSIS SOLO, dan disunatnya 1.5 M

42. Siapa koruptor dana hibah KONI selain Jokowi? Namanya Michael Bimo Putranto yg juga timses Jokowi dan koruptor 1.5 T bus TransJakarta !

43. Entah sampai kapan Jokowi Ahok boneka cina ini bisa bertahan dan selamat dari jeratan hukum atas korupsi2nya. Bekingnya Mafia Cina

44. Cina sdh menjajah dan menggenggam Jakarta, selangkah lagi menjajah dan menindas Indonesia. Kekuatan mereka adalah media dan uang suap

Gerindra: Satu Tetes Darah Pendemo Tumpah, Kami Gulingkan Jokowi-JK!


Sinyal kuat Basuki Tjahaja purnama akan menjadi tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama semakin kencang. Salah satunya, soal pernyataan Presiden Joko Widodo yang tidak akan mengintervensi aparat penegak hukum dalam kasus yang ditangani Bareskrim Polri itu. Hal itu seperti diutarakan Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyouno dalam surat elektronik yang dikirimkan ke redaksi, Rabu (2/11).
“Tetapi pertanyaannya apakah ucapan Joko Widodo bisa dipegang,” jelas dia.
Arief menjelaskan, bisa saja pernyataan itu cuma statement politik Presiden Jokowi untuk menenangkan umat Islam yang ingin menuntut penegakan hukum yang sama terhadap siapa pun karena diduga menistakan agama.
Presiden Jokowi, kata dia lagi, seharusnya mengambil langkah cepat untuk memerintahkan Polisi memeriksa Ahok dalam kasus ini. Sejauh ini, Polisi menjadwalkan melakukan pemeriksaan terhadap sepuluh orang saksi ahli, 6 diantaranya sudah dimintai keterangan.
“Presiden harus mengintervensi penegak hukum dalam hal ini Polisi untuk cepat memeriksa Ahok secara maraton dan mengirimkan ke Kejaksaan Agung untuk segera di Meja hijaukan. Intervensi Presiden sangat perlukan agar tidak menciptakan sebuah kebencian rasial secara nasional yang bisa menyulut kerusuhan secara massive,” terangnya.
“Tentu saja jika terjadi rusuh seperti 1998 akibat Ahok tidak bisa diseret ke Pengadilan maka akan merugikan banyak masyarakat dan bisa berdampak hancurnya image Joko Widodo karena gagal menciptakan Demokrasi yang jujur dam setara akibat hukum tidak bisa ditegakan.”
Arief menegaskan, aksi bela Islam II yang berlangsung 4 November mendatang sangat wajar. Sebab, rakyat merasa penegakan hukum dan rasa keadilan sudah mati rasa.
“Karena itu tidak boleh ada sedikit pun darah jatuh saat aksi demo. Satu tetes saja darah pendemo jatuh, maka jangan salahkan rakyatkan kami Gulingkan Pemerintahan Joko Widodo-JK,” tandasnya.

Polisi Lerai Massa PA-Golkar

 Polisi berupaya mengendalikan masa pendukung PA di Keude Krueng Sabee, Kecamatan Krueng Sabee, Aceh Jaya terhadap pendukung Partai Golkar yang diduga lebih awal telah membakar bendera PA, Kamis (3/11). 
  
CALANG - Pihak Kepolisian Resor (Polres) Aceh Jaya, Kamis (3/11) berhasil melerai massa pendukung Partai Aceh (PA) yang bentrok dengan kader Partai Golkar di Keude Krueng Sabee, Aceh Jaya, Kamis (3/11) menjelang sore gara-gara perusakan dan pembakaran bendera partai.

Kericuhan itu berawal saat puluhan orang dari pendukung Partai Golkar diduga membakar bendera partai pengusung sepasang kandidat bupati sembari menebas tiang-tiang bendera yang terpasang di Mon Mata, Datar Luas, maupun di Kecamatan Panga, Aceh Jaya.

Melihat suasana yang tak biasa itu, semua pemilik menutup warungnya supaya tidak terkena imbas kericuhan. Apalagi suasana di Keude Krueng Sabee saat itu sempat mencekam. Menjelang malam, seusai magrib, massa PA dalam jumlah banyak diduga merusak bendera Golkar. Massa bahkan sempat bergerak ke rumah salah satu pendukung Partai Golkar yang diduga sebagai pemicu kericuhan tersebut.

Tujuan massa mendatangi rumah tersebut adalah untuk menahan pemiliknya. Namun, di tengah aksi tersebut puluhan aparat kepolisian bersenjata lengkap berhasil melerai bentrokan dan menjaga rumah warga yang menjadi sasaran massa PA itu.

Pascainsiden itu terjadi, massa PA hingga pukul 22.00 WIB tadi malam masih berkumpul di Posko PA Aceh Jaya yang berdampingan dengan posko Golkar di Keude Krueng Sabee. Posko Golkar langsung ditutup dan semua pendukungnya tak lagi terlihat di situ. Satu per satu mereka menghilang demi menghindari bentrok lanjutan, sebab massa PA terus berdatangan dari arah Lamno maupun Teunom, Aceh Jaya.

Muslim HS, mewakili PS mengatakan, pihaknya tidak bisa terima aksi oknum pendukung Ir Junaidi dari Golkar yang telah merusak dan mengejar kader partainya dengan parang. “Itu jelas perbuatan kriminal dan harus ditangkap dan diadili,” katanya, Kamis (3/11) saat melakukan mediasi di Kantor Panwaslih tadi malam. Muslin HS tercatat sebagai pendukung calon bupati, T Irfan TB.

Muslim mengaku tidak mempermasalahkan soal perusakan bendera partainya, akan tetapi sangat keberatan atas aksi pendukung pasangan nomor urut 2 yang telah mengejar kader mereka dengan parang. Untuk itu, ia meminta polisi segera menangkap dan memprosesnya secara hukum.

Sementara itu, Ketua Partai Golkar, Teuku Asrizal mengatakan, para pendukung PA itu lebih duluan merusak atribut Partai Golkar, sehingga simpatisan Golkar atau pendukung Ir Junaidi tak mampu lagi menahan diri atas kejadian itu.

“Aksi yang terjadi di Keude Krueng Sabee itu tanpa sepengetahuan kami. Kasus ini hendaknya dapat diselesaikan secara damai, apalagi kedua pihak sudah sama-sama dirugikan,” ujar Teuku Asrizal.

Mendagri Ikuti Gubernur Aceh soal Qanun Pilkada



BANDA ACEH - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, akhirnya mengeluarkan surat hasil evaluasinya terkait penolakan Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah terhadap Pasal 24 huruf i dan Pasal 28 huruf h Rancangan Qanun (Raqan) Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Wali Kota/Wakil Wali Kota (Qanun Pilkada) meskipun sudah disidangparipurnakan oleh DPRA.

Hasilnya, Mendagri sepakat dengan Gubernur Zaini bahwa kedua pasal itu tidak boleh digunakan lagi dalam Qanun Pilkada. Pasal 24 huruf i mengatur tentang narapidana tidak boleh mencalonkan diri sebagai kepala daerah, sedangkan Pasal 28 huruf h mengatur tentang anggota partai politik harus mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik minimal tiga bulan sebelum mendaftarkan diri sebagai calon perseorangan/independen.

“Surat jawaban Mendagri sudah turun tadi. Paling lambat Senin (7/11) eksekutif mengembalikan Qanun Pilkada ke DPRA untuk kita bahas bersama kembali terkait poin yang telah mendapat harmonisasi, sinkronisasi, dan evaluasi dari Mendagri,” kata Asisten I Setda Aceh, Dr Muzakkar A Gani MSi kepada Serambi melalui WhatsApp, Kamis (3/11) sembari mengirim kopian salinan surat tersebut.

Surat berkop Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia bernomor 188/8685/OTDA tanggal 3 November 2016 itu ditandatangani oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Dr Sumarsono MDM. Melalui surat itu, Mendagri menjawab surat penolakan Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah terhadap Pasal 24 huruf i dan Pasal 28 huruf h Raqan Pilkada yang dikirim pada 17 Oktober lalu.

Terhadap aturan mantan napi tak boleh mencalonkan diri sebagai kepala daerah Mendagri menjelaskan bahwa pengaturan dalam Qanun Pilkada agar mengacu pada amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIV/2016 tanggal 23 Agustus 2016. Sebab, pada Pasal 67 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Sementara itu, terkait anggota partai politik harus mengundurkan diri dari keanggotaan partai, Mendagri juga menjelaskan bahwa pada prinsipnya Qanun Pilkada tidak boleh mengatur melebihi dari apa yang telah ditetapkan dalam UUPA. Karena itu, jika terdapat kekosongan pengaturan dalam UUPA, maka untuk pejabaran lebih lanjut agar memedomani UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang serta Peraturan Pelaksanannya.

“Berkenaan dengan norma Pasal 28 huruf h tersebut, agar Saudara tetap mengacu pada Pasal 67 UU Nomor 11 Tahun 2006, Pasal 41 UU Nomor 10 Tahun 2016, dan Pasal 12 PKPU Nomor 10 Tahun 2016 yang pada intinya tidak mengatur tentang kewajiban bagi calon perseorangan untuk mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sebagai salah satu syarat pencalonan. Atas dasar itu pula hal tersebut tidak perlu diatur dalam Qanun Aceh, karena pengaturan pengunduran diri merupakan kewenangan internal partai politik,” demikian inti surat Mendagri.

KIP Temukan Banyak KTP Ganda


* Hasil Verifikasi Administrasi

Media-Andesdi - BANDA ACEH - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh sudah merampungkan verifikasi administrasi syarat dukungan fotokopi KTP pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur (cagub/cawagub) Aceh dari jalur independen yang dilakukan sejak 4-17 Agustus 2016. KIP menemukan banyak KTP ganda identik dalam berkas syarat dukungan yang diajukan ketiga pasangan calon yang akan bertarung pada Pilkada 2017. Hal itu disampaikan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KIP Aceh, Junaidi SH, kepada Serambi di kantornya, Rabu (17/8). Adapun ketiga pasangan cagub/cawagub yang sudah menyerahkan syarat dukungan kepada KIP Aceh adalah Zakaria Saman (Apa Karya)-HT Alaidinsyah, Abdullah Puteh-Sayed Mustafa Usab, dan Zaini Abdullah-Nasaruddin.

“Setelah kita lakukan verifikasi administrasi, banyak sekali kita temukan KTP ganda identik. Disebut ganda identik karena nama sama, nomor induk kependudukan (NIK) dan alamat juga sama. Pendeknya, semua identitas kependudukan itu sama,” kata Junaidi. Bahkan, menurutnya, ada satu pasangan calon yang melampirkan fotokopi KTP sebagai syarat dukungan dari satu gampong yang ternyata lima kali ditemukan nama yang sama. Junaidi menjelaskan, setiap kali ditemukan KTP yang fotokopinya ganda, maka petugas verifikasi langsung mengurangi jumlah dukungan dari kandidat bersangkutan. “Kalau mereka memasukkan lima (fotokopi KTP yang sama), berarti kita hitung satu. Kalau mereka memasukkan empat, juga kita hitung satu. Jadi, secara otomatis akan mengurangi jumlah yang telah mereka serahkan kemarin,” ujarnya.

Tak hanya ditemukan kasus KTP ganda identik, KIP Aceh juga menemukan pelanggaran jenis lain. Misalnya, syarat dukungan yang dilampirkan hanya ada nama warganya saja, tapi fotokopi KTP-nya tidak disertakan. Selain itu, ada juga yang fotokopi KTP-nya saja yang diserahkan, tapi nama orang tersebut pada formulir B-1 tidak ada. Menurut Junaidi, jumlah pelanggaran yang ditemukan pada masing-masing kandidat bervariasi. Sayangnya, Junaidi tidak menyebutkan pasangan kandidat mana yang paling banyak ditemukan kasus fotokopi KTP ganda maupun pelanggaran yang lain. Yang pasti, katanya, ketiga pasangan cagub-cawagub Aceh yang bertarung pada pilkada mendatang ditemukan pelanggaran berupa KTP ganda dan pelanggaran lainnya.

Seperti diberitakan Serambi, masing-masing pasangan cagub/cawagub Aceh dari jalur independen (perseorangan) telah menyerahkan syarat dukungan berupa fotokopi KTP kepada KIP Aceh sejak 3-7 Agustus 2016. Masing-masing kandidat mengantar bukti dukungannya dengan cara tersendiri, mulai dengan truk, becak, hingga trailer. Zakaria Saman-HT Alaidinsyah menjadi pasangan pertama mengantar syarat dukungan fotokopi KTP sebanyak 154.473 lembar, Rabu (3/8). Lalu, Jumat (5/8), giliran Abdullah Puteh-Sayed Mustafa Usab mengantar 188.459 lembar fotokopi KTP. Terakhir, Zaini Abdullah-Nasaruddin menyerahkan 201.150 lembar fotokopi KTP pada Minggu (7/8).

Namun, berdasarkan hasil penghitungan ulang secara manual yang dilakukan KIP Aceh dengan melibatkan 77 petugas, ternyata jumlah KTP Zakaria Saman-HT Alaidinsyah hanya 154.331 lembar dari 154.736 lembar yang mereka serahkan. Jumlah dukungan fotokopi KTP Abdullah Puteh-Sayed Mustafa Usab hanya 158.992 lembar dari 188.459 lembar yang mereka klaim. Sedangkan jumlah dukungan KTP Zaini Abdullah-Nasaruddin justru mencapai 203.479 lembar. Artinya, lebih sebanyak 2.329 dari 201.150 lembar yang mereka sebutkan semula. Tapi, baik jumlah dukungan fotokopi KTP pasangan Zakaria Saman-T Alaidinsyah maupun Abdullah Puteh-Sayed Mustafa, menurut Junaidi, tidak kurang dari jumlah minimal yang disyaratkan KIP Aceh, yaitu 153.044 lembar.“Ini adalah proses yang perlu diperhatikan oleh pasangan calon. Selesai verifikasi administrasi kita akan berikan berita acara kepada pasangan calon. Fotokopi KTP yang kurang harus disiapkan dari sekarang sebanyak dua kali lipat dari total kekurangan tersebut, termasuk menjaga wilayah sebarannya,” pungkas Junaidi. (mas)

PR MoU belum Selesai............!!!

Gubernur Aceh dr Zaini Abdullah bersama Wali Nanggroe Malik Mahmud Al Haithar, Ustadz Arifin Ilham serta unsur Forkopimda Aceh melepas burung merpati pada peringatan 11 tahun MoU Helsinki di Taman Ratu Safiatuddin, Banda Aceh, Senin (15/8).
  
* Refleksi 11 Tahun Perdamaian

Media-Andesdi - BANDA ACEH - Meski perdamaian Aceh telah memasuki usia 11 tahun sejak penandatanganan damai antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 15 Agustus 2005, namun hingga kini masih ada perkerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan. Di antaranya pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat Aceh. Pernyataan itu dikatakan Gubernur Aceh, Zaini Abdullah saat berpidato pada peringatan 11 tahun MoU Helsinki di Taman Ratu Safiatuddin, Banda Aceh, Senin (15/8). “Di samping memang ada keberhasilan yang telah kita capai, tentu masih ada PR yang belum tuntas, yang harus segera dituntaskan, seperti menyangkut pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat,” kata Zaini Abdullah.

Zaini mengajak semua pihak terutama yang terlibat dalam pemerintahan untuk terus melaksanakan program-program pembangunan yang lebih merespons atau menjawab kebutuhan masyarakat. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan taraf kualitas kesejahteraan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. “Konflik yang terjadi di Aceh harus menjadi pelajaran bagi kita semua, semua kita harus ikhlas, jujur, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Aceh,” katanya. Pada peringatan 11 tahun perdamaian, kemarin, Zaini juga meminta semua pihak terus meawat perdamaian dengan sebaik-baiknya. Ia yakin, saat ini tak ada lagi seorang pun yang menginginkan konflik terulang di Aceh. Karena, kata Zaini, konflik berkepanjangan di Aceh telah membuat daerah ini hancur lebur yang menyebabkan Aceh sebagai daerah terbelakang atau tertinggal di Indonesia.

“Makanya, sayangilah perdamaian ini, karena perdamaian ini sangat mahal, mahal untuk mendapatkannya, mahal untuk menjaga dan meneruskannya. Semoga Allah selalu meridhai kita semua,” tandas Zaini Abdullah. Meski masih banyak PR yang harus dikerjakan pemerintah ke depan, namun Zaini tak menampik setelah terlepas dari kungkungan konflik berkepanjangan, Aceh perlahan mencoba keluar dari keterpurukan. Menurutnya, juga banyak hal yang telah dicapai Pemerintah Aceh selama ini berkat kerja keras semua pihak. “Semua yang telah kita raih ini menunjukkan kerja keras kita dalam merawat perdamaian, ini mulai menunjukkan hasil yang cukup baik, mari kita tingkatkan dan terus kita jaga,” ujarnya.

Gubernur juga menyampaikan rasa suka citanya atas terbentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang didahului dengan penetapan Qanun Aceh tentang KKR. Menurutnya, hal itu membuktikan bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia semakin meningkat. “Pemerintah Aceh bersama DPRA telah menetapkan Qanun tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang saat ini sedang dalam proses pelantikan Komisionernya, saya harapkan dalam tahun ini Komisioner KKR sudah mulai bekerja,” harap Zaini Abdullah. Peringatan 11 tahun perdamaian berlangsung sederhana, tidak sama dengan peringatan 10 tahun yang dibalut dengan serangkaian acara bahkan dihadiri oleh tamu dari luar Aceh dan Indonesia. Kemarin, acara peringatan hanya ditandai pelepasan burung merpati sebagai simbol damai, tausiah serta doa oleh Ustaz Arifin Ilham.

Peringatan kemarin dihadiri oleh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh, sejumlah anggota dewan, masyarakat umum, dan juga pelajar dari Banda Aceh dan Aceh Besar. Selain acara seremonial peringatan damai, panitia juga menyuguhkan berbagai dokumen tentang konflik, damai, dan rekonsiliasi yang tejadi di Aceh melalui stan-stan pemerintah. Wali Nanggroe, Tgk Malik Mahmud dalam sambutannya juga menyebutkan masih banyak yang harus diselesaikan meski perdamaian Aceh telah memasuki usia 11 tahun. “Masih banyak yang belum sepenuhnya kita capai, maka oleh karena itu melalui mimbar ini saya mengajak seluruh rakyat Aceh bersatu dan bersama-sama membangun Aceh ke depan,” ujar Malik Mahmud.

Malik Mahmud mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Aceh dan semua pihak yang telah bersusah payah melahirkan perdamaian di Aceh. Ia juga mengatakan, perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah Republik Indonesia dapat dijadikan contoh kepada dunia dan dapat dijadikan sebagai model perdamaian.“Marilah kita istiqamah untuk terus merawat perdamaian ini agar Aceh terus berjaya dan sejahtera. Mari rajut dan membangun kekuatan dengan persatuan, bak duek bak doeng sapu pakat, sang seuneusap meu adoe-a,” pungkas Malik Mahmud. (dan)

Juru Penerangan KPA Blangpidie Mengundurkan Diri

JURU Penerangan Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah 013 Blangpidie, TR Kamaluddin (dua kiri) didampingi mantan Ketua PA Abdya, M Nazir, dan Ketua MUNA Abdya, Tgk Azhari, menggelar konferensi pers di kantor DPW PA Abdya, Sabtu (13/8). 

 
Media-Andesdi - BLANGPIDIE - TR Kamaluddin resmi mengundurkan diri dari Juru Penerangan Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah 013 Blangpidie. Keputusan tersebut diambil sebagai bentuk penolakan terhadap keputusan Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA-PA) yang menetapkan Erwanto dan Muzakir ND sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati. “Sikap ini saya ambil karena Mualem tidak mendengar permintaan kawan-kawan dari KPA yang meminta agar pencalonan bupati Abdya harus dilakukan melalui musyawarah. Mualem tidak mendengar harapan kami, maka kami tidak mendengar perkataaan Mualem,” tegas TR Kamaluddin alias Tgk Yong kepada wartawan, Sabtu (13/8).Dalam konferensi pers yang berlangsung di kantor DPW PA Abdya itu, Tgk Yong didampingi Ketua MUNA Abdya, Tgk Zahari, mantan ketua PA Abdya, M Nazir, mantan jubir PA, Zainal Cot, dan para pangsagoe.

Menurut Tgk Yong, pimpinan PA Pusat tidak lagi berpijak pada Alquran dan Hadis dalam mengambil keputusan. Hal ini, sambungnya, dibuktikan dengan penetapan calon bupati Abdya dari PA yang dilakukan tanpa musyawarah dengan para pengurus. “Alquran dan Hadis sangat jelas mengajarkan kepada kita, bahwa setiap keputusan yang diambil harus dilakukan dengan cara musyawarah. Namun pimpinan kami tidak lagi perpedoman kepada Alquran dan Hadis. Untuk itu saya selaku juru penerangan KPA Wilayah 013 Blangpidie dari tahun 2001-2016 dengan ini menyatakan mengundurkan diri,” pungkas Tgk Yong. Ia mengaku akan kembali menjabat sebagai juru penerangan setelah adanya pimpinan yang adil, jujur dan mendengar sejumlah saran dan masukan dari para pengurus.

Hal yang sama juga disampaikan Wakil Panglima Daerah (Wapangda) I Abdya, Ayahdi. Ia mengatakan akan mengembalikan stempel serta mundur dari jabatannya. “Kami menilai penetapan Erwanto-Muzakir ND tanpa musyawarah dan melanggar AD/ART partai. Jika ini tetap dilakukan, maka saya dan sejumlah pangsagoe menyatakan mengundurkan diri,” ucap Ayahdi. Sementara itu, Ketua MUNA Abdya, Tgk Zahari, menyesalkan sikap Ketua DPA PA yang membelakangi peunutoh Tuha Peut Partai Aceh, Tgk Malek Mahmud Al-Haytar yang meminta penetapan Erwanto sebagai calon bupati dari Partai Aceh harus diputuskan kembali melalui musyawarah.

“Siapapun yang membelakangi arahan daripada Tuha Peut Partai Aceh, itu melanggar aturan, dan Muzakir Manaf atau Mualem telah menyelahi aturan dan peraturan partai, yaitu AD/ART partai,” kata Tgk Azhari. Sejumlah anggota KPA dan para Pangsagoe yang hadir dalam konferensi pers tersebut juga memberi pernyataan serupa. Mereka siap melakukan perlawanan terhadap keputusan KPA/PA Pusat.(c50)

Gubernur: Isi Perdamaian, Wujudkan Aceh yang Makmur

 

 Media-Andesdi - BANDA ACEH - Menjelang peringatan 11 tahun MoU Helsinki pada 15 Agustus 2016, Gubernur Aceh, dr H Zaini Abdullah mengingatkan bahwa perjanjian damai antara Pemerintah RI dan GAM diraih dengan susah payah. Tidak sedikit korban yang jatuh pada masa konflik hingga terwujudnya perdamaian. “Karena itu, jangan sia-siakan sekecil apa pun pengorbanan tersebut. Mari kita isi perdamaian ini dengan sungguh-sungguh, bersama membangun Aceh, sehingga menjadi negeri yang makmur dan sejahtera dalam lindungan Allah SWT,” kata Gubernur Zaini Abdullah di Banda Aceh, Sabtu (13/8/2016) sore. Doto Zaini juga mengajak segenap komponen masyarakat Aceh bersyukur kepada Allah, karena hingga saat ini telah dapat merasakan nikmat perdamaian selama sebelas tahun, tepatnya sejak penandatanganan nota kesepahaman damai di Helsinki, Finlandia, pada 15 Agustus 2005. Selama kurun waktu sebelas tahun itu pula, ulas Doto Zaini, telah banyak capaian yang diraih Pemerintah dan rakyat Aceh. “Namun demikian, di luar capaian-capaian tersebut, masih banyak hal yang ingin kita raih lebih optimal agar perdamaian Aceh bergerak positif ke arah terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Perdamaian harus menghadirkan kesejahteraan untuk semua! Itulah target kita ke depan, setelah kita berhasil melampaui titik aman pertama perdamaian Aceh, yakni sepuluh tahun pertama,” ujar Doto Zaini. Gubernur mengatakan, berdasarkan survei UNDP, lebih dari 40 negara yang semula mengalami konflik internal dan diselesaikan dengan perjanjian damai, tapi kemudian konfliknya kambuh (relapse) lagi. Itu karena, perdamaian pada sepuluh tahun pertama tidak dirawat dengan baik oleh pemerintah dan masyarakat. “Tapi di Aceh, alhamdulillah, semua pihak memiliki kesadaran dan berpartisipasi penuh dalam merawat perdamaian, sehingga perdamaian Aceh langgeng hingga kini. Kita harap, perdamaian ini berlanjut selama-lamanya, karena situasi aman dan damai merupakan prasyarat wajib yang kita perlukan untuk membangun Aceh yang lebih maju dan humanis,” kata Doto Zaini. Suasana damai juga sangat dibutuhkan oleh pemerintah saat ini dan selanjutnya untuk terus membangun Aceh. “Maka sembari merawat damai, mari kita lanjutkan pembangunan Aceh guna mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dan bermartabat,” imbuh Gubernur Zaini. Gubernur juga mengingatkan agar agenda Pilkada 2017 di Aceh yang tahapannya dimulai tahun ini jangan sampai mengusik perdamaian. “Saya mengajak kita semua untuk berdoa agar pilkada di Aceh berjalan aman, tertib, lancar, dan damai. Pilihan boleh beda, tapi bandum tanyoe meusyedara,” kata Doto Zaini mengutip tagline Pilkada Aceh 2017. (adv)

Kandidat PA di Mata Pimpinan Parnas

Bakal calon gubernur dan wakil gubernur Aceh, Muzakir Manaf-TA Khalid bersama calon bupati-wakil bupati dan calon wali kota-wakil wali kota dari Partai Aceh megangkat tangan mereka pada acara deklarasi, di Taman Ratu Safiatuddin, Banda Aceh, Sabtu (13/8)

 Media-Andesdi - SELAIN melakukan deklarasi calon gubernur/wakil gubernur Aceh dan 19 calon bupati/wakil bupati dan calon wali kota/wakil wali kota di Taman Ratu Safiatuddin, Banda Aceh, Sabtu (13/8), beberapa pimpinan partai nasional (parnas) yang sudah mengeluarkan SK usungan juga menyampaikan orasi politik. Intinya, semua pimpinan parnas mendukung pencalonan pasangan yang diusung Partai Aceh (PA) bersama partai koalisi itu. Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB),
Prof Dr Yusril Ihza Mahendra SH MSc menyampaikan secara terbuka dukungannya untuk kandidat gubernur/wakil gubernur Aceh, Muzakir Manaf-TA Khalid serta semua pasangan calon kepala daerah yang diusung PA. Bahkan dia mendoakan agar semua pasangan calon mendapat kemenangan pada Pilkada yang berlangsung 15 Februari 2017.

“Saya menyerukan kepada seluruh keluarga besar PBB di Aceh untuk secara bersama-sama memberikan dukungan kepada beliau-beliau. Semoga beliau terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Aceh dan akan membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi Aceh dan seluruh rakyatnya. Saya doakan kepada Allah agar kemenangan diberikan kepada beliau untuk kemaslahatan dan kesejahteraan kita bersama,” kata Yusril. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Moekhlas Sidik juga menyampaikan orasi dengan mengatakan partainya memberikan dukungan penuh kepada pasangan Muzakir Manaf-TA Khalid sebagai calon gubernur/wakil gubernur Aceh pada Pilkada 2017. Ia menilai pasangan ini mampu mengelola sumber daya alam yang dimiliki Aceh.

“Saya datang ke Aceh dengan satu tujuan yaitu mendukung Mualem-TA Khalid sebagai gubernur/wakil gubernur Aceh. Saya instruksikan kepada semua kader partai untuk mendukung keputusan Prabowo karena mereka layak mengelola potensi Aceh. Karenanya kita serahkan amanah ini agar dijalankan dengan baik-baiknya,” katanya. Sementara Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Sohibul Iman dalam orasi politiknya mengatakan masyarakat Aceh memiliki semangat perjuangan dan kepeloporan. Menurutnya, perjuangan masyarakat Aceh sudah dibuktikan sejak sebelum kemerdekaan. Selain itu, tambahnya, masyarakat Aceh juga dikenal memiliki spirit kepeloporan terhadap bangsa pada awal kemerdekaan dengan menyumbang harta benda untuk kepentingan Republik Indonesia. 

“Di bawah kepemimpinan Mualem saya yakin, jiwa juang dan semangat kepeloporan masyarakat Aceh terus meningkat,” ujar Sohibul. Atas dasar itu, Sohibul Iman menyatakan memberi dukungan penuh kepada pasangan ini. Presiden PKS tersebut juga menginstruksikan kepada semua kader partai untuk memenangkan pasangan Muzakir Manaf-TA Khalid pada Pilkada Aceh 2017. “Tolong camkan instruksi ini jangan sampai ada yang membelot,” tandasnya. Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Aceh, Anwar Ahmad yang mewakili Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan menyampaikan pihaknya juga ingin membangun Aceh bersama PA. Ia mengatakan, rakyat Aceh harus mengambil momen Pilkada 2017 untuk melakukan perubahan ke depan.

“Saya yakin, Partai Aceh masih kuat dan masih diharapkan oleh rakyat Aceh. Karena itu PAN ingin bersama-sama rakyat membangun Aceh karena kita tidak bisa berjalan sendiri. Kalau kita sudah bersatu maka tidak ada lagi rintangan. Kita boleh berbeda baju, tapi pikiran kita sama,” demikian Anwar Ahmad.(mas)

Deklarasi Kandidat PA Meriah

Bakal calon gubernur dan wakil gubernur Aceh, Muzakir Manaf-TA Khalid di Taman Ratu Safiatuddin untuk mengikuti acara deklarasi calon gubernur-wakil gubernur Aceh serta calon bupati-wakil bupati dan calon wali kota-wakil wali kota dari Partai Aceh, Sabtu (13/8). 

 
Media-Andesdi - BANDA ACEH - Deklarasi akbar kandidat gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, serta wali kota/wakil wali kota yang diusung Partai Aceh (PA) berlangsung meriah di Taman Ratu Safiatuddin, Banda Aceh, Sabtu (13/8). Pantauan Serambi, kemeriahan deklarasi karena dihadiri massa pendukung PA dalam jumlah besar dari berbagai wilayah di Aceh. Bahkan, sebagian massa sudah hadir di Banda Aceh sejak satu hari sebelum berlangsungnya deklarasi. Ruas-ruas jalan di Banda Aceh tampak disesaki massa PA yang datang dengan mobil pribadi, mobil bak terbuka, bahkan dengan truk. Mobil-mobil tersebut dipenuhi dengan bendera dan stiker PA, sebagian mobil juga dihiasi airbrush gambar calon bupati/wali kota dari wilayah masing-masing.

Massa mulai berkumpul di sekitar Masjid Raya Baiturrahman sekitar pukul 06.30 WIB, tepatnya di kawasan Jalan Mohd Jam dan Jalan Diponegoro. Berkumpulnya massa di seputaran itu lantaran semua kandidat berangkat dari masjid kebanggaan masyarakat Aceh itu menuju Taman Ratu Safiatuddin, Lampriek, Banda Aceh. Calon Gubernur/Wakil Gubernur Aceh dari PA, Muzakir Manaf (Mualem)-TA Khalid tiba di Masjid Raya Baiturrahman sekira pukul 07.00 WIB, keduanya juga menyempatkan diri melaksanakan shalat sunat sebelum bergerak ke Taman Ratu Safiatuddin.
Usai shalat, Mualem-TA Khalid dan sejumlah kandidat juga sedikit merias diri, merapikan pakaian yang dikenakan, memakai kupiah meukeutop tak ubahnya linto baro yang akan diantar menuju pelaminan.

Mualem beserta rombongan baru ke luar masjid sekira pukul 08.00 WIB. Saat di pintu selatan masjid, ia langsung disambut gempita oleh massa yang telah menunggu. “Hidup Mualem, hidup TA Khalid, meunang peureute Aceh, hidup Mualem,” teriak massa.
Mualem bersama TA Khalid kemudian langsung menaiki mobil Jeep warna merah dengan nomor pelat Aceh 1. Dikawal satu unit mobil forider polisi, Mulem-TA Khalid dan sejumlah kandidat lainnya melakukan konvoi dari Masjid Raya Baiturrahman ke lokasi deklarasi. Puluhan kendaraan berbagai jenis mengikuti mobil yang ditumpangi Mualem-TA Khalid. Sepanjang jalan, teriakan dukungan untuk Mualem-TA Khalid nyaris tak berhenti. “Neumat nanggroe kali nyoe Mualem, hidup Mualem, hidup Peureute Aceh, hidup TA Khalid,” teriak pendukung yang juga memekikkan kalimat takbir.
Iring-iringan atau konvoi terbilang lama, lantaran padatnya massa pendukung di ruas jalan Tgk Daud Beureueh hingga T Nyak Arief. Pihak kepolisian dibantu tim pengamanan PA pun tampak sibuk mengatur lalu lintas, agar mobil yang ditampangi Mualem bisa lancar menuju tempat deklarasi. Massa tampak histeris saat Mualem-TA Khalid akan memasuki kompleks Taman Ratu Safiatudin.
Kedatangan Mualem disambut dengan dengan dentuman suara rapa-i pasee yang ditabuh oleh puluhan orang, memasuki arena acara Mualem juga disambut dengan tarian pemulia jamee yang diiringi seurune kale dan rapa-i.

Sebelum para kandidat tiba di lokasi acara, sejumlah ulama dari Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA) juga menggelar doa bersama yang dipusatkan di atas panggung utama di Taman Ratu Safiatuddin, Banda Aceh. Doa bersama tersebut dikoordinir oleh Ketua MUNA, Tgk Ali Basyah Usman dan diikuti oleh seluruh massa yang mengikuti acara deklarasi Partai Aceh.
Kemeriahan panggung acara langsung terlihat saat penyanyi solo Aceh, Jol Pasee mendendangkan syair Aceh tentang perdamaian Aceh. Tampilnya puluhan penari yang menarikan tarian Rapa-i Geleng, Saman Gayo, dan Likok Pulo Aceh juga menjadi suguhan menarik. Penyanyi Aceh lainnya, Imum Jhon juga salah satu hiburan yang ditunggu-tungu oleh massa yang memadati lapangan utama Taman Ratu Safiatuddin.

Dalam deklarasi kemarin, Ketua Mualimin Eks Tripoli yang juga Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah Pasee, Zulkarnaini Hamzah atau Tgk Ni didapuk sebagai orang pertama yang menyampaikan orasi politiknya. Ia mengatakan, dengan digelarnya deklarasi akbar tersebut, pertanda sudah dimulainya perjuangan politik PA untuk memenangkan kandidat yang diusung PA. “Lunceng ka dimeusu, lunceng ka geukhok lom le Mualem. Jadi kajeut tamong lam lokal, menyoe golom dimesue lunceng jeut maen peu-peu nyang galak di lua lokal, menyoe ka dimeusu nyan kajeut meusaho untuk fokus tapeumeunang kandidat di seluruh Aceh,” sebut Tgk Ni disambut teriakan dan tepuk tangan massa yang memadati Taman Ratu Safiatuddin.

Acara deklarasi kemarin dihadiri oleh kandidat Gubernur/Wakil Gubernur Aceh dan 19 pasangan dari 19 kabupaten/kota, minus pasangan dari Kabupaten Bener Meriah yang belum menetapkan pasangan calon setelah meninggalnya Marianto, balon bupati yang telah ditetapkan sebelumnya. Keputusan penetapan pasangan calon tersebut dibacakan oleh Sekjen DPA PA, Mukhlis Basyah, setelah itu semua calon dipeusijeuk oleh ulama Aceh, Abu Kuta Krueng. Deklarasi turut dihadiri Wali Nanggroe Tgk Malik Mahmud Alhaythar, Ketua KPA ban sigom Aceh, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Imam, dan Ketua Harian DPP Gerinda Moeklas Sidik. Sementara dua partai koalisi yakni PAN dan PPP kubu Djan Faridz diwakili oleh ketua umum wilayah Aceh, Anwar Ahmad dan Tgk Faisal Amin. (dan/mas)


Ratusan Simpatisan Partai Aceh Abdya Tolak Erwanto

 Simpatisan Partai Aceh Kabupaten Abdya menandatangani kain putih tentang menolak pencalonan Erwanto sebagai calon bupati Abdya dari Partai Aceh, Kamis (4/7/2016) di depan Kantor DPW Partai Aceh Abdya. 
 
Media-Andesdi - BLANGPIDIE - Penolakan terhadap pencalonan bakal calon Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Erwanto dari Partai Aceh kembali berlanjut. Penolakan kali disampaikan oleh ratusan anggota Komite Peralihan Aceh (KPA) wilayah 013 Blangpidie dan simpati Partai Aceh yang mengatasnamakan Gerakan Penyelamatan Partai Aceh Ban Sigoem Abdya dalam orasi akbar, Kamis (4/8/2016) di halaman kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Abdya. Dalam orasi Akbar tersebut, Qhazi Wilayah KPA Wilayah 013 Blangpidie, H Abu Zaini Dahlan meminta agar penetapan calon bupati Abdya dari Partai Aceh untuk dilakukan musyawarah. "Ingat, Partai Aceh lahir karena ada KPA, jadi Partai Aceh harus mendengar aspirasi pengurus KPA," ujar Qhazi Wilayah KPA Wilayah 013 Blangpidie, H Abu Zaini Dahlan. Selanjutnya, Gerakan Penyelamatan Partai Aceh Ban Sigoem Abdya juga membacakan delapan maklumat tentang alasan penolakan pencalonan Erwanto sebagai bakal calon bupati Abdya periode 2017-2022. Pembacaan maklumat tersebut, dibacakan oleh Ketua Sipa Abdya, Zulbaidi. Dalam orasi itu, tampak hadir ketua MUNA Abdya, Tgk Zahari beserta pengurus, Mantan Ketua DPW Partai Aceh Abdya, M Nazir, Juru Penerangan KPA Wilayah 013 Blangpidie, TR Kamaruddin, para pengurus KPA/PA Abdya, pendiri Laskar Tjut Nyak Dhien, Nasrul, ketua Putro Aceh, Rusmala Dewi, Komando Mualem Abdya, Said Fadhli dan perwakilan syuhada serta para Pangsagoe yang dipecat. Acara orasi yang dimulai dari Pukul 11:00 Wib tersebut berjalan lancar dan tertib. Kapolres Abdya AKBP Hairajadi SH didampingi Wakapolres Abdya, Kompol Edy Bagus Sumantri beserta puluhan polisi dan brimob ikut berjaga-jaga di sekitar lokasi. (*)

PA ada "Tank" di Arena Deklarasi


Media-Andesdi - BANDA ACEH - Dentuman kecil tiba-tiba menghentak arena deklarasi calon gubernur/wakil gubernur Aceh, Muzakir Manaf-TA Khalid bersama calon bupati/wakil bupati dan calon wali kota/wakil wali kota dari Partai Aceh di Taman Ratu Safiatuddin, Banda Aceh, Sabtu (13/8/2016). Ternyata suara ledakan itu berasal dari sebuah mobil pick up yang disulap menjadi "tank" lengkap dengan senjatanya. Mobil itu juga dicat loreng merah putih hitam seperti lorengnya baju Satgas Partai Aceh.

Di atas mobil itu duduk dua orang yang membunyikan suara. Suara ledakan tersebut berasal dari karbit yang dibakar oleh dua orang tersebut. "Dummmm..." Ledakan itu juga mengeluarkan api.
Selain di desain sebagai tank, mobil tersebut juga mengangkut beberapa orang yang mengikuti acara deklarasi itu. Seorang warga yang ikut dalam mobil tersebut mengatakan, mereka datang datang Aceh Timur. "Sudah dari kemarin kami persiapkan," katanya. (*)

Tgk Ni Ajak Masyarakat Aceh Menangkan Mualem pada Pilkada 2017..!!

Mualem didampingi Ketua KPA Pase, Tgk Nie dan sejumlah pengurus PA menggelar jumpa pers di kantor DPP PA, Banda Aceh, Rabu (1/6/2016)

Media-Andesdi - BANDA ACEH - Ketua Mualimin Eks Tripoli, Zulkarnaini Hamzah alias Tgk Ni menyampaikan bahwa semua orang Aceh wajib memenangkan calon gubernur/wakil gubernur Aceh dari Partai Aceh, Muzakir Manaf-TA Khalid pada Pilkada 2017. 

"Semua orang yang makan dan  minum di Aceh wajib menangkan Mualem," katanya saat memberikan sambutan pada acara deklarasi kandidat kepala daerah dari Partai Aceh di Taman Ratu Safiatuddin, Banda Aceh, Sabtu (13/8/2016). Dia mengatakan, apabila selama ini ada kader Partai Aceh yang berbeda pendapat atas penetapan calon dari Partai Aceh, katanya,  mulai sekarang harus menerima. 

"Jika dulu ada selisih paham,  sekarang jangan lagi. Menangkan kandidat di masing-masing kabupaten kota. Jika Rapai Pase sudah bersuara, Partai Aceh menang," ujarnya. Karena itu, dia berharap agar semua kader untuk bersatu padu memenangkan pasangan calon yang diusung Partai Aceh. "Mari kita bersatu padu untuk memenangkan Partai Aceh di masing-masing kabupaten," ungkap Tgk Ni. (*)

Tgk Ni: Lunceng Ka Geukhok Lom Le Mualem

 
Medeia-Andesdi - BANDA ACEH - Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah Pasee, Zulkarnaini Hamzah atau Tgk Ni tampil menyampaikan orasi politiknya pada deklarasi akbar yang diselenggarakan Partai Aceh (PA) di Taman Ratu Safiatuddin, Banda Aceh, Sabtu (13/8/2016).
Dalam orasinya, Tgk Ni megatakan, dengan berlangsungnya deklrasi akbar hari ini, pertanda dimulainya perjuangan politik untuk memenangkan pasangan yang diusung oleh PA pada Pilkada Aceh 2017.

"Nyoe lunceng ka geukhok lom le Mualem, yang mantong na di lua lokal kajeut tamong u dalam, pememang Partai Aceh. Lonceng sudah dipukul oleh Mualem, yang masih berada di luar kelas, segera masuk ke dalam untuk memenangkan Partai Aceh," kata Tgk Ni disambut tepuk tangan massa.
Dalam kesempatan itu, Tgk Ni mengajak semua kader PA untuk kompak dan bersatu, bekerja untuk memenangkan calon yang telah diusung PA untuk Pilkada 2017. (*)

Mobil Berbendera Partai Aceh Sesaki Jalan Mohd Jam dan Diponegoro


Media-Andesdi - BANDA ACEH - Massa pendukung Partai Aceh (PA) dari berbagai daerah mulai berdatangan ke Banda Aceh sejak kemarin. Kedatangan mereka untuk menghadiri acara deklarasi akbar PA yang akan berlangsung hari ini di Taman Ratu Safiatuddin, Banda Aceh.
Amatan Serambinews.com, sejak pukul 06.30 WIB, Sabtu (13/8/2016), massa yang menumpangi berbagai jenis mobil menyesaki kawasan jalan Mohd Jam dan kawasan jalan Diponegoro, Sabtu (13/8/2016). Qt es da Ridwan yang mengaku dari Komite Peralihan Aceh (KPA) wilayah Jeunieb, kepada Serambinews.com mengatakan, ia bersama rombongan tiba ke Banda Aceh pada pukul 04.00 WIB. "Poh peut benoe bengoh kamoe troh kenoe bang (Pukul empat pagi tadi kami sampai ke sini bang)," kata Ridwan.
Amatan Serambinews.com, saat ini konsentrasi massa masih di seputaran Masjid Raya Baiturrahman (MRB). Selanjutnya massa bersama calon gubernur/wakil gubernur dan bupati/wakil bupati serta wali kota/wakil wali kota yang diusung PA akan jalan beriringan menuju Taman Ratu Safiatuddin untuk kegiatan deklarasi akbar. (*)

PA Deklarasi Paslon...?

         JURU Bicara DPA Partai Aceh, Suadi Sulaiman alias Adi Laweung (tengah) di dampingi Mahfudz Y Loethan dan Hendra Fadli memberikan keterangan 
         kepada wartawan tentang rencana pelaksanaan deklarasi calon gubernur/wakil gubernur Aceh dari Partai Aceh dan Partai Gerindra, 
         Muzakir Manaf-TA Khalid di Naca Cafe, Banda Aceh, Rabu (10/8).

 * Tiga Pimpinan Parnas Dipastikan Hadir
               * Massa Pendukung Dilarang Bawa Bintang Bulan

Media-Andesdi - BANDA ACEH - Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA-PA) dijadwalkan akan menggelar deklarasi pasangan bakal calon gubernur-wakil gubernur Aceh, Muzakir Manaf-TA Khalid, pada 13 Agustus 2016. Acara deklarasi dilangsungkan di Taman Ratu Safiatuddin, Lampriek, Banda Aceh, bersamaan dengan deklarasi pasangan calon bupati dan wali kota se-Aceh. Diperkirakan, acara tersebut akan dihadiri puluhan ribu massa dari seluruh Aceh. Informasi tersebut disampaikan Juru Bicara DPA Partai Aceh, Suadi Sulaiman alias Adi Laweung bersama Sekretaris Partai Aceh Banda Aceh, Hendra Fadli dan Koordinator Media Center Gerindra Aceh, Mahfudz Y Loethan, dalam konferensi pers di Naca Café, Lampineung, Banda Aceh, Rabu (10/8).

“Deklarasi dimulai dari pukul 08.00 sampai dengan selesai. Semua kandidat akan berangkat dari Masjid Raya dan menuju lokasi acara dengan iringan shalawat badar. Selain deklarasi juga dilakukan peusijuk kandidat oleh ulama dan penyerahan SK (surat keputusan) terhadap kandidat bupati/wali kota yang diusung PA,” kata Adi Laweung. Menurutnya, acara itu akan dihadiri sekitar 50 ribu massa dari seluruh Aceh. Pihaknya juga mengundang para ketua partai termasuk Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhamad Sohibul Iman, dan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra.

Adi Laweung juga menambahkan, deklarasi tersebut sengaja dilakukan pada tanggal 13 Agustus, meskipun sebelumnya direncanakan tanggal 15 Agustus. Digesernya jadwal tersebut karena berbenturan dengan kegiatan peringatan Hari Penandatangan MoU Helsinki yang jatuh pada 15 Agustus 2016.

“Tidak jadi diadakan pada tanggal 15 Agustus karena itu sebagai hari perdamaian Aceh dan Pemerintah Aceh memperingatinya. Sehingga acara deklarasinya dipercepat ke tanggal 13 yang tak lain nomor Partai Aceh. Semua ada maknanya,” ungkap politisi Partai Aceh ini. Selain itu, Adi Laweung juga meminta kepada seluruh massa yang hadir pada acara deklarasi agar tidak membawa bendera Bintang Bulan dan senjata tajam. “Bukan kita tidak suka dengan bendera Bintang Bulan, tapi ini masih dalam proses pembahasan akhir di pemerintah pusat,” katanya.

Pihaknya mengaku sudah berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk menindaklanjuti jika ternyata nanti kedapatan membawa senjata tajam. “Ini sangat kita mohon agar semua massa menjaga ketertiban acara deklarasi ini,” pinta Adi Laweung. Sementara itu, sejumlah anggota Komite Peralihan Aceh (KPA) Nagan Raya, meminta pimpinan Dewan Pimpinan Pusat Partai Aceh (DPA-PA) untuk segera mengevaluasi koalisi atau dukungan PA kepada Demokrat dalam pencalonan Bupati Nagan Raya.

Hal itu mereka sampaikan saat mengungunjungi Kantor Harian Serambi Indonesia, di Jalan Raya Lambaro, Meunasah Manyang PA, Aceh Besar, Rabu (10/8). Permintaan itu disampaikan, menyusul terjadinya perselisihan antara Mualem (PA) dengan Demokrat terkait pencalon Gubernur/Wakil Gubernur Aceh.

“Karena adanya masalah yang baru kita baca di media dalam dua hari ini, maka kami meminta pimpinan DPA PA untuk segera melihat kembali soal dukungan Partai Aceh kepada partai Demokrat terkait pencalonan bupati di Nagan Raya,” kata Abdul Rasyid atau Abu Daud yang mengaku sebagai Tuha Peut KPA Nagan Raya.

Sebelumnya, DPW Nagan Raya telah memastikan arah poltik mereka untuk mendukung pasangan Jamin Idham-Chalidin Oesman sebagai calon Bupati/Wakil Bupati Nagan Raya periode 2017-2022. Kepastian itu juga pernah disampaikan langsung oleh Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Nagan Raya, Ali Hasyimi kepada Serambi, Jumat 26 April 2016.

Jamin Idham sendiri merupakan kader Partai Demokrat yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Nagan Raya, oleh karena itu, anggota KPA meminta penjelasan apakah dukungan tersebut tetap dilanjutkan atau tidak. Permintaan evaluasi dukungan ini didesak anggota KPA Nagan Raya untuk mengantisipasi terjadinya segala kemungkinan terburuk dalam proses pencalonan.

“Kita tidak ingin ada masalah ke depan, ke depan pasti Demokrat di sana berkampanye mendukung Jamin Idham, sementara untuk kampanye gubernur/wakil gubernur mereka berkampanye untuk yang lain. Jangan pula nanti foto atau gambar kampanye dicampur-campur,” kata Abu Daud.

Menurut Abud Daud, ini persoalan penting yang harus segera ditindak lanjuti agar tidak terjadi gesekan-gesekan dan permasalahan di lapangan nantinya. Oleh karena itu, pihaknya meminta segera pimpinan DPA PA unttuk mengklarifikasi persoalan ini. “Ini kita minta agar semuanya jelas, jangan nanti jadi masalah besar dalam proses ke depan,” pungkasnya.(dan)

4 Hektare Hutan Tahura Terbakar

Petugas memadamkan api pada saat kejadian kebakaran ratusan pohon pinus di Hutan Tahura Pocut Meurah Intan, Kecamatan Lembah Seulawah,
 Aceh Besar, Rabu (10/8). 
 
Media-Andesdi - BANDA ACEH - Hutan pinus sekitar empat hektare di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Pocut Meurah Intan, di pinggir Jalan Banda Aceh-Medan, Kecamatan Lembah Seulawah, Aceh Besar, Rabu (10/8) dini hari, terbakar.

Peristiwa itu menyebabkan ratusan pohon pinus serta jenis pohon lainnya di kawasan itu habis terbakar. Kepala Dinas Kehutanan Aceh, Ir Husaini Syamaun MM yang dihubungi Serambi, Kamis (11/8) sore, mengatakan kebakaran hutan pinus di kawasan Tahura Pocut Meurah Intan itu dilaporkan terjadi, Selasa (9/8) sekitar pukul 18.30 WIB.

Namun, api baru mampu dipadamkan, Rabu (10/8) dini hari, sekitar pukul 02.30 WIB, dibantu anggota Polsek Lembah Seulawah, dan anggota Koramil Seulimuem. Kemudian warga setempat, petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh serta petugas BPBD Aceh Besar yang ikut mengerahkan sejumlah armada kebakaran.

“Api baru dikuasai sepenuhnya sekitar pukul 02.30 WIB dini hari. Kendala yang dirasakan, selain pohon pinus yang barus dideres, sehingga masih mengandung getah dan mudah terbakar. Saat kebakaran itu juga puncak musim kering dan suhu tinggi disertai angin kencang. Akibatnya cukup menyulitkan petugas memadamkan api,” sebut Husaini, didampingi Kepala UPTD KPH Tahura Pocut Meurah Intan, M Daud SHut MSi.

Kadis Kehutanan Aceh menduga ada indikasi kuat hutan pinus di kawasan Tahura Pocut Meurah Intan itu sengaja dibakar oleh pelaku yang masih diselidiki. “Posisi hutan Tahura Pocut Meurah Intan itu berada di pinggir ruas Jalan Banda Aceh-Medan, sehingga besar dugaan hutan itu sengaja dibakar. Itu kecurigaan paling kuat,” ujarnya.

Ia meyakini tujuan pelaku membakar hutan Tahura itu untuk membuka kebun dan menganggap kawasan hutan yang terbakar akan dibiarkan pascakejadian. Nantinya akan memuluskan aksi pelaku untuk membuka lahan kebun di sana. “Kondisi ini akan segera kami pulihkan. Pohon yang mati dan terbakar akan segera diganti dengan pohon yang baru. Kami juga mengharapkan kerja sama semua pihak untuk menjaga hutan Aceh. Karena, tanpa dukungan para pihak, kami tidak mampu bekerja sendiri,” pungkas Husaini.(mir)

PAN Merapat ke Mualem

Ketua DPW PAN Aceh, Anwar Ahmad menyerahkan surat rekomendasi DPP PAN kepada pasangan bakal calon gubernur 
dan wakil gubernur Aceh periode 2017-2021, Muzakir Manaf-TA Khalid di kantor partai tersebut, Banda Aceh, Kamis (11/8).
 
 Media-Andesdi - BANDA ACEH - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) akhirnya mengeluarkan rekomendasi yang menetapkan pasangan Muzakir Manaf alias Mualem-TA Khalid sebagai calon gubernur-wakil gubernur Aceh periode 2017-2022.
Keputusan itu disampaikan Ketua DPW PAN Aceh, Anwar Ahmad SE.Ak dalam konferensi pers di kantor partai tersebut, kawasan Luengbata, Banda Aceh, Kamis (11/8).
Dengan keluarnya penetapan tersebut, berarti Muzakir Manaf-TA Khalid sudah diusung oleh lima partai politik (parpol) peraih kursi di DPRA. Kelima parpol itu adalah Partai Aceh (PA) 29 kursi, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tiga kursi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tiga kursi, Partai Bulan Bintang (PBB) satu kursi, dan PAN tujuh kursi, sebagai partai terakhir yang merapat ke Muzakir-TA Khalid. Ini bermakna, pasangan Muzakir-TA Khalid sudah mengantongi dukungan sebanyak 44 kursi dari yang disyaratkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh hanya 13 kursi.
Dari beberapa parpol peraih kursi di parlemen, hanya Partai Golongan Karya (Golkar) yang belum menentukan sikap politiknya hingga kemarin. Padahal, partai berlambang pohon beringin itu memiliki sembilan kursi atau partai nomor dua terbanyak perolehan kursinya di DPRA. Sedangkan partai lain seperti Nasional Demokrat (NasDem) delapan kursi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) enam kursi, serta Partai Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) satu kursi, sudah menetapkan pasangan Tarmizi A Karim-Zaini Djalil.
Selain itu, Partai Demokrat (delapan kursi), Partai Nasional Aceh (PNA) tiga kursi, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) satu kursi, dan Partai Damai Aceh (PDA) satu kursi telah menetapkan pasangan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Aceh periode 2017-2022.
Pada saat penyerahan surat rekomendasi bernomor: 50/PILKADA/VIII/2016 itu Muzakir Manaf didampingi TA Khalid, disaksikan pengurus DPA Partai Aceh, Dr Mariati dan Sekretaris PAN Aceh, T Hasballah HD, dan sejumlah fungsionaris partai.
Sebelum penyerahan, Hasballah membacakan isi surat rekomendasi yang ditandatangani Ketua Tim Pilkada Pusat PAN, Viva Yoga Mauladi. Ketua DPW PAN Aceh, Anwar Ahmad kepada wartawan mengatakan, penetapan itu dilakukan setelah melalui proses panjang dengan berbagai evaluasi dan pertimbangan untuk kepentingan Aceh. Sebab, hanya di tangan penguasa Acehlah nasib Aceh bisa lebih baik dan bisa juga terpuruk. “Akhirnya, lahirlah rekomendasi yang diberikan pusat kepada pasangan Muzakir Manaf-TA Khalid,” katanya.
Anwar menambahkan, dukungan dan usungan tersebut tentu saja tidak sampai di situ. Menurutnya, setiap kader diperintahkan untuk bekerja maksimal sampai ke jajaran paling bawah untuk mendukung pasangan Muzakir-TA Khalid.
“Begitu juga ke depan, jika dengan izin Allah pasangan ini terpilih, maka PAN tidak akan tinggal diam, PAN akan terus mengawal, melihat, dan memberikan masukan untuk perubahan Aceh,” ujarnya.
Anwar mengungkapkan, alasan partai berlambang matahari itu memilih pasangan Muzakir-TA Khalid karena melihat dari berbagai sisi kepentingan Aceh, terutama terkait keamanan, perdamaian, dan kesejahteraan. Dia berharap pasangan ini mampu mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan membuka lapangan kerja dengan mendatangkan investor.
Terhadap sikap politik PAN Aceh tersebut yang merapat ke dirinya, Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem, menyampaikan apresiasi. “Tidak ada kata yang lebih bermakna kepada Kanda Anwar, selain terima kasih yang tak terhingga, karena pada hari ini kita sudah nyata dan wujud bahwa PAN adalah kawan karib yang setia,” katanya.
Mualem berharap kebersamaan yang sudah terjalin dengan baik itu akan terus terawat dengan baik. “Bila nanti (kami) terpilih, maka (PAN) inilah mitra kami yang sesungguhnya. Sehingga dengan iktikad baik dan ikhlas kita bisa mencapai cita-cita. Insya Allah Aceh lebih baik dengan kebersamaan dan lebih maju dengan kekompakan. Mudah-mudahan niat kita sore ini akan menjelma suatu hari nanti,” pungkas Ketua DPA PA yang sedang menjabat Wakil Gubernur Aceh itu.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan, pada 8 Januari 2016 di Banda Aceh mengajukan Dr Ahmad Farhan Hamid MS sebagai calon gubernur Aceh 2017 yang akan diusung PAN.
Tapi Kamis (11/8) kemarin di Jakarta, Ahmad Farhan Hamid yang ditanyai Serambi menyatakan enam pasang calon gubernur Aceh dinilai sudah cukup untuk bertarung dalam pilkada gubernur Aceh 2017.
“Menurut saya, enam pasang sudah cukup. Ruang pilihan rakyat Aceh sudah memadai,” kata Farhan. “Apakah ini berarti Anda tidak bersedia lagi dicalonkan?” tanya Serambi.
Menjawab ini, Farhan Hamid mengatakan, “Saya sudah bertemu Ketua Umum PAN, Rabu (10/8) sore, untuk memberi pandangan agar proses pencalonan saya dikaji ulang, melihat sudah ada enam pasang calon yang mendeklarasikan diri. Ruang pilihan untuk rakyat Aceh sudah memadai,” jawab Farhan.
Sebelumnya sempat beredar kabar bahwa PAN dan Golkar akan berkoalisi mengajukan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dari kader PAN dan kader Golkar. Tapi hingga kemarin sore spekulasi politik itu tak menjadi kenyataan. (mas/fik)